Kedudukan Hukum Mediator Non Bersertifikat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Fasilitas Penyelenggara Mediasi

Authors

  • Muhammad Padliannor Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin
  • Yati Nurhayati Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

DOI:

https://doi.org/10.51749/jphi.v7i3.170

Keywords:

Kedudukan Hukum, Mediator Non-Bersertifikat, Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025, Keabsahan Mediasi

Abstract

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Mediasi mengatur pembentukan Rumah Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa masyarakat di luar pengadilan dengan melibatkan mediator non-bersertifikat. Pengaturan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum mediator dan keabsahan kesepakatan perdamaian yang dihasilkannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum mediator non-bersertifikat serta keabsahan hasil mediasi berdasarkan perspektif hukum perdata materiil dan hukum acara perdata. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator non-bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediasi di luar pengadilan karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mensyaratkan sertifikasi mediator secara universal. Izin praktik oleh Lurah harus dimaknai sebagai pengakuan administratif di tingkat lokal, bukan sertifikasi profesi atau kewenangan mediasi di pengadilan. Kesepakatan perdamaian yang dihasilkan tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi Pasal 1320, Pasal 1851, dan Pasal 1852 KUHPerdata. Namun, kesepakatan tersebut tidak otomatis memiliki kekuatan eksekutorial. Berdasarkan Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kesepakatan dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh penguatan menjadi Akta Perdamaian sesuai prosedur yang berlaku.

References

Hadjon, P. M., dkk. (2019). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.

Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Sinar Grafika.

Kelsen, H. (1967). Pure theory of law. University of California Press.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Mu'ap, A., Fuadi, A., Fitriyani, & Turnip, A. C. (2026). Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Law Journal, 7(2). https://doi.org/10.32767/lajour.v7i2.397

Pemerintah Kota Banjarmasin. (2025). Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 tentang fasilitasi penyelenggaraan mediasi.

Puspitasari, G., & Marpaung, D. S. H. (2024). Perbandingan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(4).

Rahmadi, T. (2017). Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat. Rajawali Pers.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Subekti. (2014). Hukum perjanjian. Intermasa.

Tompul, V. B. R. (2026). Kedudukan hukum mediator non-hakim dalam proses mediasi untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Judge: Jurnal Hukum, 6(10). https://doi.org/10.54209/judge.v6i10.2362

Downloads

Published

2026-11-21

How to Cite

Padliannor, M., & Nurhayati, Y. (2026). Kedudukan Hukum Mediator Non Bersertifikat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Fasilitas Penyelenggara Mediasi. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 7(3), 151-167. https://doi.org/10.51749/jphi.v7i3.170

Most read articles by the same author(s)