Sinkronisasi Hukum Utang Pajak Sebagai Kreditor Preferen Dalam Proses Kepailitan
DOI:
https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.8Keywords:
Hak Mendahulu, Kreditor Preferen, Utang Pajak, Kepailitan, Preceded , Creditors Prefered, Debt Tax, BankrupctyAbstract
Tax Law regulates the position of Taxes that have special rights over debts and items of taxpayers but in the bankruptcy process it has not been able to provide legal certainty regarding the validity of taxes as preferred creditors in the bankruptcy process and the pre-emptive rights to ta x debts regulated in the bankruptcy process, causing inconsistencies. Several court decisions that do not place Taxes as Preferred Creditors. The formulation of the problem in this study is how the state's pre - emptive rights to tax as a Preferred Creditor to debtor's debt which is declared bankrupt and the synchronization of tax law arrangements as a special creditor in the provisions regulated in the Bankruptcy law. This research uses normative legal research methods. The results of this research neko77 are, firs t, that the State has pre - emptive rights over debts and goods of tax bearers that are declared bankrupt in the form of interest, fines, increases, and tax collection costs. However, in practice labor creditors and separatist creditors also have pre - emptive rights over the debts of bankrupt debtors. Second, it shows the inconsistencies related to the tax law and bankruptcy law on tax debt as a preferred creditor who has the privilege to take precedence over other creditors over the debts of bankrupt debtors.
References
Buku
Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba.
Shubhan, Hadi. 2008. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan. Jakarta: Kencana.
Mardismo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
Fuady, Munir. 2017. Hukum Kepailitan dalam Teori & Praktek. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Suparnyo. 2012. Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas, Semarang, Pustaka Magister.
Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan. Jakarta: Kencana.
Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2013. Hukum Pajak (Teori, Analisis dan Perkembangannya). Jakarta: Salemba.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Putusan Pengadilan
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 968 K/Pdt.Sus-Pailit/2019.
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt.Sus-Pailit/2019.
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor Nomor 070 PK/PDT.SUS/2009.
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 72/PK/Pdts-Sus-Pailit/2015.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.
Jurnal dan Publikasi Lainnya
Sulasytyawati, Dwi. 2014. Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya. Vol. 1., No. 1. Juli.
Kapoyos, Nelson. 2017. Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Kajian Putusan Nomor 125 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015. Jurnal Yudisial. Vol. 10. No. 3. Desember 2017.
Febryka, Luthi. 2019. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan. Jurnal Negara Hukum. Vol. 10. No. 2. November 2019.
Najib, Muh dan Kartika, Elsi, Sari. 2019. Kepastian Hukum Hak Mendahulu Negara Dalam Memperoleh Pelunasan Utang Pajak Dari Debitur Pailit. Seminar Nasional Cendikiawan Ke 5 Tahun 2019. Buku 2: “Sosial dan Humaniora”. September 2019.
Redjeki, Slamet, Sri. 2016. Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor. Jurnal Lex Jurnalica. Vol. 13. No. 2. Agustus 2016.
Marbun, Rocky. 2014. Grand Designe Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesia 1945. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1. No. 3. April-Desember 2014.
Siburian, Ruth Yohana, et.al, 2017. Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas Pada Kepailitan. Diponegoro Law Journal. Vol. 6. No. 1. April 2017.
Kemala, Sari Putri. 2018. Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Hak Mendahulu (Preferen), Dalam Penagihan Utang Pajak Pada Kasus Kepailitan, (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 PK/Pdt. Sus/2012). Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol. 2. No.1 April.
Sayuna, Inche. Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Sularto. 2012. Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 24. No. 2. Juni 2012.
Setiady, Tri. 2015. Implikasi Utang Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Terhadap Wajib Pajak. Vol. 9. No. 2. April-Juni 2015.
Udin Silalahi dan Claudia, 2020, Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Proses Kepailitan, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49, No. 1, Januari 2020.
Usman, Rachmadi. 2016. Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan Sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan. Badamai Law Journal. Vol. 1. No. 1. Maret 2016.
Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, (2021), Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2, No.1, Tahun 2021.
Yahya, Alvin. 2014. Disharmonisasi Hukum Kedudukan Kreditur Pemegang Jaminanan Utang Dengan Hak Preferen. Jurnal Repertorium. Vol. 1. No. 1. Desember 2014.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Jurnal Penegakan Hukum Indonesia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
JPHI is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
Articles in JPHI are Open Access articles published under the Creative Commons CC BY-NC-SA License. This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
