Kedudukan Hukum Gestational Surrogacy dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia

Abstract

Perkembangan teknologi reproduksi berbantu memberikan alternatif bagi pasangan yang mengalami infertilitas untuk memperoleh keturunan, salah satunya melalui praktik gestational surrogacy. Namun, praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya mengenai penggunaan rahim pihak ketiga, perlindungan perempuan dan anak, hak untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan, serta tanggung jawab tenaga medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum gestational surrogacy dalam perspektif hukum kesehatan Indonesia serta batasan keterlibatan tenaga medis dalam praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif yuridis-normatif melalui penafsiran sistematis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gestational surrogacy tidak memiliki dasar legalitas untuk diselenggarakan sebagai pelayanan reproduksi berbantu di Indonesia. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membatasi reproduksi berbantu dengan mensyaratkan implantasi hasil pembuahan pada rahim istri dari mana ovum berasal. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 45 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 yang secara eksplisit melarang pelayanan pinjam rahim. Pembatasan tersebut merupakan pembatasan terhadap metode memperoleh keturunan, bukan penghapusan hak membentuk keluarga. Persoalan cross-border surrogacy memerlukan pengaturan lebih lanjut, terutama mengenai status hukum dan perlindungan anak. Tenaga medis juga wajib mematuhi hukum, standar profesi, dan prinsip bioetika. Dalam perspektif hukum Islam, jaminan kehalalan produk berkaitan dengan prinsip hifẓ al-dīn, hifẓ al-māl, al-‘adl, maslahah, dan pencegahan ḍarar. Oleh karena itu, penguatan verifikasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban diperlukan agar mekanisme self declare tetap memberikan kemudahan bagi UMK tanpa mengurangi kepastian hukum dan perlindungan konsumen Muslim.