Implementasi Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Karanganyar Tahun 2020)
DOI:
https://doi.org/10.51749/jphi.v2i3.43Abstract
The purpose of this study was to find the procedures for implementing diversion against child crime by the public prosecutor and to find the factors that hindered the public prosecutor during the implementation of diversion. This study uses the empirical legal method. The results of this study are 9 out of 17 cases were successfully diverted during January-December 2020 by the Public Prosecutor at the Karanganyar District Attorney. In diverting the case, the Public Prosecutor at the Karanganyar District Attorney's Office experienced 3 (three) obstacles, among others, (1) there is no consent or agreement between the victim and the perpetrator for diversion; (2) the short and limited period for seeking diversion; and (3) the crime is grossly high to divert.
References
BUKU
Amirudin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Nusa Media, Yogyakarta, 2017.
Kemal Dermawan, Sosiologi Peradilan Pidana, Obor, Jakarta, 2015.
Marlina,Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan, 2010.
Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Eresco, Bandung, 1996.
Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, 1986.
Yusmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, Grasindo, Jakarta, 2013.
UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Republik indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.
JURNAL
Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Equality, Volume 13 Nomor 1, Medan, 2008.
Azwad Rachmat Hambali, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568/pdf, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 3 Nomor 1, 2019
Hyacinthus Galang Prastianusa, Penerapan Diversi Untuk Menyelesaian Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, http://e-journal.uajy.ac.id/11111/1/jurnal.pdf, Jurnal Uajay, Volume 2 Nomor 1, 2016.
Rodliyah, Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/847/pdf_165, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 7 Nomor 1, 2019.
INTERNET
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Awan Ashari, Herwin Sulistyowati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
JPHI is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
Articles in JPHI are Open Access articles published under the Creative Commons CC BY-NC-SA License. This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
