Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Upaya Pihak Ketiga Untuk Meletakan Sita

Authors

  • Sahal Afhami Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Jombang Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.39

Keywords:

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Tanggungan, dan Sita., legal protection, Mortgage rights, security seizure

Abstract

Banking institutions as a financial institution operate and collect fundsfrom the public in the form of deposits and distribute them to the public in the form of credit or other forms, of course, are closely related to the risks that occur. The main risk in providing credit is bad credit. Given this risk, banks in providing credit are not only based on binding credit agreements, but often also require accessor agreements in the form of material guarantees. The material agreement that is often required in the granting of credit in large amounts is the binding of mortgage rights on land and or buildings. However, in fact, even though the mortgage has been installed at the time of bad credit, there is often resistance from the debtor or the owner of the guarantee and even a third party that the debtor has planned so that a confiscation can be placed on an object that has been encumbered with a mortgage in order to hinder or stop the execution. The problems that we raise are how legal protection is and how efforts can be made if there is resistance or attempts to place confiscations on mortgage objects to interfere with the auction. The type of legal research used is doctrinal research, with a statutory, conceptual, and comparative approach. From the research, it was found that the provisions of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and other provisions have provided legal protection to mortgage holders for efforts to place confiscations, in addition creditors holding mortgages can also intervene or file resistance claims in case between the owner of the collateral and a third party requesting the placement of the confiscation.

References

Buku

Arto, A. Mukti. 2007. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Peradaban, Jakarta, 2007.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi revisi), Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Mahkamah Agung RI. 2007, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pengadilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007.

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia.

Sianturi, Purnama, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, CV Mandar Maju, Bandung, 2008.

Sjahdeini, Remy, Hak Tanggungan, Azas-azas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan, Alumni, Bandung, 1999.

Subekti, R., Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Citra Adita Bakti, Bandung, 1989.

Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Bidang Yuridis, Renika Cipta, Jakarta, 2009.

Supranoto, Gatot, Perjanjian Utang Piutang, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Tutik, Titik Triwulan, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.

Usman, Rachmadi, Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan atas Tanah, Djambatan, Jakarta, 1999.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Jurnal

Endarto, Puri Galih Kris, Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa, Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNNES. No. 2, 2010.

Fajar, Mukti, Yati Nurhayati, and Ifrani Ifrani. "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25.2 (2018): 219-236.

Ifrani, Ifrani, and M. Yasir Said. "Kebijakan Kriminal Non-Penal Ojk Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending." Al-Adl: Jurnal Hukum 12.1 (2020): 61-76.

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2.1 (2021): 1-20.

Nurhayati, Yati. "Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi dalam Persaingan Usaha Sehat." Jurnal Konstitusi 8.6 (2016): 1019-1058.

Roron, Yolan Dorneka, Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dengan Memperhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 1962, Lex Privatum Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018.

Setiawan, Eksekusi Hipotik, Media Notariat, No. 20-21 Tahun VI, 1991.

Winarno, Jatmiko. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia." Jurnal Independent 1.1 (2013): 44-55.

Yati Nurhayati, (2013), “Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum” Jurnal Al Adl, Vol 5, No 10

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Putusan Mahkamah Agung tanggal 31-10-1962 No 306 K/Sip/1962

Website

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1593/masalah-parate-eksekusi/Diakses tanggal 25 Desember 2020.

Downloads

Published

2021-06-18

How to Cite

Afhami, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Upaya Pihak Ketiga Untuk Meletakan Sita. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(2), 315-335. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.39