Reka Ulang Sebagai Alat Bukti Surat Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Prinsip Due Process Of Law
DOI:
https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.34Keywords:
Re-enactment, Evidence, KUHAPAbstract
The purpose of this study is to discuss the urgency of re-enactment as evidence in evidence by the public prosecutor at trial and to find out whether the re-enactment reflects the principle of due process of law ? The research method used in this study is a normative research method. the results of the study can be drawn several conclusions. First, the urgency of re-enactment as evidence in evidence by the public prosecutor at trial is to give confidence to the panel of judges against the criminal events committed by the defendant. The public prosecutor tries so that the judge does not experience any more hesitation in deciding the case by representing a criminal event that actually occurred before the trial through a re-enactment mechanism. Second, the redesign has not fully reflected the principle of due process of law in general, but has not been able to fully accommodate it. This is because the regulations regarding reconstruction are still not clearly regulated, as well as which parties can follow suit.
References
Buku
Abdul Mun’im Idries. 1997. Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta: Binarupa Aksara.
Atmasasmita, Romli. 1996. Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosilianisme.
Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo. 2010. Kamus Hukum. Jakarta: Quantum Media Press,
Hamzah, Andi. 1990. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Ghalia Indonesia. Cet. IV.
Charles E.O` Hara: Fundamentals of Criminal Investigation, edisi ketiga. Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian RI: Teknik Interogasi,
Harahap, M. Yahya. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta : Sinar Grafika.
Idries, Abdul Mun’im dan Agung Legowo. 2011. Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan. Jakarta: Sagung Seto.
Kuffal, H.M.A. 2003. Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum. Malang: Universitas Muhammadyah
Harahap, Yahya. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
Mulyadi, Lilik. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya). Bandung: Alumni.
Mien Rukmini. 2003. Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia, Bandung: PT Alumni.
Waluyadi. 1999. Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana. Cet I. Bandung: Mandar Maju.
Yati Nurhayati. 2020. Pengantar Ilmu Hukum, Nusa Media, Bandung.
Jurnal
Juda Trisno Tampubolon, Pengatiran Rekonstruksi Sebagai Alat Bukti dalam Proses Penyidikan (Studi di Wilayah Hukum Polresta Pontianak), Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan, 2015,
Rustam, 2015, Kedudukan Rekonstruksi/Reka Ulang Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Jurnal Dimensi, Volume 4 Nomor 2 Juli.
Muhammad Kariri, 2017, Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Boyolali, Jurnal Dinamika Hukum, Bolume 8 Np. 1 Februari 2017.
M. Yasir Said dan Yati Nurhayati, 2020, “Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan”, Al-Adl: Jurnal Hukum, Volume VII Nomor 1 Januari.
Herlambang , Helan Hanitia (2009) Rekonstruksi Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam Perkara Pidana Nomor 118 / Pid. B / 2004 dan Perkara Pidana Nomor 79 / Pid. B / 2007). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Henny Saida Flora, Fungsi Rekonstruksi Sebagai Bukti Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana, http:// jurnal pdii.go.id/admin/jurnal/21083649.pdf diakses pada 05/02/2021
Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, (2021), “Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2, No.1, Februari.
Yati Nurhayati, 2013, “Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum” Jurnal Al Adl, Vol 5, No 10
Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Website
Anggara. Direktur ICJR. https://kumparan.com/kumparannews/penjebakan-prostitusi-online-di-padang-dinilai-langgar-hukum-pidana-1smsFapwck9/full
Dwi Wahyuni, Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Penganiyayaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain, http:/Simta.uns.ac.id/cariTA.php?oct=daftTA&sub=new&fr diakses pada tanggal 02/02/2021
Yanuar A Putra, Makalah Hukum Acara Pidana, http:/yanuaraditya.blogspot.com/…/makalah-hukum-acara-pidana.html diakses pada 02/02/2021
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Akhmad
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
JPHI is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
Articles in JPHI are Open Access articles published under the Creative Commons CC BY-NC-SA License. This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.
