Kepastian Hukum Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Yang Tumpang Tindih Akibat Pemekaran Wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru

Abstract

Penelitian ini membahas masalah kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) ganda akibat pemekaran wilayah Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan, yang berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan dan ketidakpastian hukum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-sosiologis dengan studi kasus pada seorang narasumber yang mengalami tumpang tindih SHM, serta analisis dokumen hukum terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2020. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dokumen, dan penelusuran arsip pendaftaran tanah di BPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbitnya SHM ganda disebabkan oleh perbedaan waktu penerbitan dan perubahan administratif wilayah yang belum tercatat secara konsisten dalam sistem pendaftaran tanah. Kepastian hukum diberikan kepada SHM yang diterbitkan lebih dahulu, sementara pemilik yang terlambat dapat menuntut ganti rugi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa koordinasi antara perubahan wilayah administratif dan sistem pendaftaran tanah perlu ditingkatkan, serta mekanisme mediasi dan peradilan harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan. Temuan ini memberikan kontribusi bagi penguatan kepastian hukum pertanahan di daerah yang mengalami pemekaran wilayah.